Taufan Sukma/IDX Channel
"Artinya tugas itu, kewajiban (pemenuhan kebutuhan BBM) itu ada di pemerintah. Pertamina hanya operator. Karena mereka hanya operator, maka pada dasarnya bukan tugas Pertamina juga untuk menangggung kerugian dari selisih harga keekonomian dan harga jual. Itu tugas Pemerintah, bukan Pertamina," tutur Bhima.
Penegasan porsi tugas tersebut dikatakan Bhima penting dilakukan lantaran yang terjadi di lapangan seolah-olah Pertamina yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memperkuat kinerja keuangannya. Pola pikir itu ditegaskan Bhima salah kaprah, karena pada dasarnya pemerintah yang justru wajib melunasi utang karena selama ini kerugiannya telah ditalangi oleh Pertamina.
"Jadi (pembayaran) Dicicil dulu, ditunda-tunda, seolah Pertamina yang butuh bantuan pemerintah. Konsepnya salah. Justru pemerintah yang harus menjalankan kewajibannya, bayar utang ke Petamina yang dananya telah dipakai, padahal itu bukan tugas mereka, sehingga mereka terpaksa harus berdarah-darah. Maka pertanyaannya, pemerintah ada good will nggak? Itu saja," tegas Bhima. (TSA)
