Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pendataan ulang penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan pendataan calon penerima manfaat itu yang akan dibahas dengan Menkeu, misalnya tidak mengalokasikan MBG untuk sekolah-sekolah swasta elit, hingga pendataan ganda calon penerima. Hal ini berkaitan dengan penganggaran program prioritas pemerintah itu di tahun depan.
"Salah satunya kita ingin, dapat dan nggak dapat kan, pasti ada urusannya sama uang, kalau dapat berarti nambah uang, kalau nggak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elit saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).
Sudaryono mengungkapkan, sudah terdata sekitar 80 sekolah swasta elit yang dikecualikan untuk mendapatkan MBG. Sekolah tersebut nantinya akan diumumkan BGN dan dapat dilihat oleh masyarakat.
"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk sekolah taruna nusantara, dan bayangkara. Bisa dicek, di radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.
Selain itu, Sudaryono mengatakan pertemuan dengan Menkeu juga melaporkan adanya temuan sekitar 6 juta siswa yang terdata ganda. Misalnya satu siswa tercatat sebagai penerima manfaat di pesantren, namun juga tercatat sebagai penerima di sekolah menengah pertama (SMP).
"Tahun ini kita sisir karena ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat, yang itu misal dia daftar di pesantren, terus di SMP juga dia ada namanya," lanjutnya.
Pada tahun depan, Sudaryono menyebut anggaran MBG dialokasikan sekitar Rp240 triliun. Namun jumlah ini akan disinkronkan dengan penerima manfaat yang baru yang akan terdata.
"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insyaallah manageable," kata dia. (Febrina Ratna Iskana)
