AALI
9950
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1515
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1675
ADHI
1065
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1185
AGAR
448
AGII
1190
AGRO
1005
AGRO-R
0
AGRS
320
AHAP
77
AIMS
284
AIMS-W
0
AISA
288
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
456
AKRA
3130
AKSI
800
ALDO
675
ALKA
238
ALMI
226
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/04/16 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
483.36
-0.1%
-0.50
IHSG
6086.26
0.11%
+6.76
LQ45
907.67
-0.08%
-0.77
HSI
28969.71
0.61%
+176.57
N225
29642.69
0.07%
+21.70
NYSE
16116.85
0.73%
+116.70
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,643
Emas
831,440 / gram

BKPM Izinkan Investor Asing Cari Harta Karun Bawah Laut RI

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Senin, 08 Maret 2021 10:30 WIB
Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi investor asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam di bawah laut RI
BKPM Izinkan Investor Asing Cari harta Karun Bawah Laut RI. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi investor asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam di bawah laut Indonesia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa izin investasi untuk mencari harta karun ini merupakan satu dari 14 bidang usaha yang dibuka oleh pemerintah dalam implementasi aturan Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahlil memastikan, harta karun yang dimaksud yakni barang peninggalan sejarah di kapal yang karam di bawah laut. Hal itu termasuk barang purbakala hingga barang yang bisa dibangun kembali.  

Meski demikian, untuk pencarian harta karun ini harus meminta perizinan resmi ke Pemerintah Indonesia melalui BKPM dengan sejumlah syarat tertentu.
 
“Syaratnya izinnya, datang ke kita. Kita akan kasih tahu bagaiaman caranya bisa mengambil itu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan izin. 

Sebelum ditetapkan sebagai bidang usaha yang dibuka pencarian harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam, bidang usaha ini merupakan bidang usaha tertutup mengacu pada Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD