Berdasarkan kalkulasi internal lembaga, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan insentif bagi nelayan tersebut ditaksir berada di bawah angka Rp1,5 triliun.
"(Kesiapan dana), BPDP siap support aja," ungkap Alfansyah.
Merespons adanya kebijakan menaikkan tarif Pungutan Ekspor (PE) produk kelapa sawit guna mempertebal bantalan kas lembaga, Alfansyah memastikan bahwa instrumen opsi tersebut belum mendesak untuk dieksekusi pada sisa tahun berjalan ini.
Kebutuhan belanja dinilai masih sanggup dipenuhi oleh sisa saldo berjalan, sementara formula kebijakan PE untuk tahun depan baru akan dikaji ulang kemudian.
"Insyaallah cukup, tahun ini cukup," sebut Alfansyah.
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan skema pemberian solar nonsubsidi dengan harga khusus senilai Rp15.000 per liter bagi komunitas nelayan domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah akan memotong harga jual solar nonsubsidi tersebut sebesar Rp3.600 per liter.