Tangguh Yudha
Selain itu, Anas menyebut pihaknya juga menemukan praktik penggunaan banyak QR Code dalam satu telepon genggam. Apabila QR Code yang digunakan tidak sesuai dengan data kendaraan atau nomor polisi yang terdaftar, pihaknya akan langsung melakukan pemblokiran.
Menurutnya, BPH bekerja sama dengan Polda setempat, pemerintah daerah, serta Ombudsman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
"Ini bergerak bersama dengan Polda setempat, dan kemudian juga kami mengajak dari pemerintah provinsi dengan lain-lain, termasuk Ombudsman. Agar supaya melihat secara layanan langsung kepada masyarakat, benar-benar kita tegakkan dan kita prioritaskan kepada masyarakat yang berhak," tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)
