Suparjo Ramalan
IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan untuk mendampingi sekaligus mengawal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan sosial beras agar akuntabel dan tepat sasaran.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK, Iwan Taufiq Purwanto, menjelaskan langsung mengintruksikan auditor BPKP untuk turun langsung mendampingi dan mengawal penyaluran BST dan bantuan sosial beras yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar cepat dan tepat sasaran.
“Sejak bulan Juni lalu, BPKP telah melakukan pengawasan atas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,” katanya Senin (19/7/2021).
Iwan mengatakan, tujuan pengawasan oleh 34 Perwakilan BPKP di setiap Provinsi ini dilakukan untuk melihat hambatan penyaluran, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan kualitas, dan ketepatan waktu.
Sejauh ini, pengawasan atas Program Keluarga Harapan Tahap I dan II dilakukan dengan uji petik pada 2.319 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM pada 34 kabupaten/kota. Sementara, pengawasan atas Bantuan Sosial Tunai Tahap I sampai IV dilakukan dengan uji petik pada 703 KPM di 34 kabupaten/kota.
