Anggie Ariesta
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, kebijakan terkait negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan ranah kementerian dan lembaga (K/L) terkait yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Artinya, BPS sendiri tidak terlibat secara langsung dalam perundingan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi pertanyaan mengenai pandangan BPS terkait poin-poin negosiasi dagang RI-AS, khususnya rencana Indonesia untuk membuka kuota impor tambahan dari AS, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi rencana perdagangan Indonesia ke depan.
"Tentunya, kebijakan untuk kita melakukan negosiasi adalah kebijakan K/L yang terlibat di dalam proses negosiasi tersebut, dan kami BPS tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi tersebut," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut, Amalia menjelaskan, peran utama BPS adalah menyediakan data dan informasi statistik yang akurat dan relevan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya.
