Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding meminta KPK memeriksa Pertamina. Terlebih lagi, pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena beban subsidi yang begitu besar.
"Tadi menyampaikan bahwa justru KPK coba melihat banyak kebocoran-kebocoran yang ada di BUMN misalnya Pertamina ya," kata Sudding di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Sudding menyebut masyarakat saat ini melihat adanya beban negara yang begitu besar terhadap Pertamina dan masalah subsidi. Padahal Pertamina memiliki hak monopoli terkait BBM ini, tapi mengapa terjadi kebocoran yang begitu besar di Pertamina.
Oleh karena itu, politikus PAN ini meminta kepada KPK untuk menelusuri kebocoran yang terjadi di Pertamina.
"Saat ini masyarakat ramai dan beban negara terhadap Pertamina begitu besar terhadap masalah subsidi ini, sementara Pertamina adalah punya hak monopoli ya terkait menyangkut masalah BBM ini, kenapa terjadi ada kebocoran-kebocoran yang ada di sana? Kenapa begitu besar beban negara terhadap Pertamina ini? Nah ini yang saya minta KPK ini ditelusuri Pak," ujarnya.
Apalagi, Suddin menambahkan, masalah BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada beban negara yang begitu besar, hingga akhirnya harga BBM dinaikkan.
"Lalu kemudian harga BBM dinaikkan oleh pihak pemerintah dan ini juga punya dampak yang sangat besar ya terhadap apa namanya kehidupan masyarakat kita dan juga sektor-sektor lainnya," terangnya.
Sudding menambahkan, ada banyak BUMN yang mengalami masalah kebocoran, apalagi BUMN ini mendapat porsi keuangan negara yang cukup besar.
"Keuangan negara ini memang porsinya cukup besar dan saya kira tetap untuk dilakukan monitoring untuk itu supaya tidak terjadi kebocoran di sana sini," ujar Sudding.
(FRI)
