AALI
9475
ABBA
0
ABDA
7050
ABMM
785
ACES
1455
ACST
282
ACST-R
0
ADES
1670
ADHI
1100
ADMF
8175
ADMG
164
ADRO
1170
AGAR
430
AGII
1080
AGRO
1000
AGRO-R
0
AGRS
302
AHAP
74
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
294
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
496
AKRA
3110
AKSI
800
ALDO
840
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
302
Market Watch
Last updated : 2021/04/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
476.24
0.22%
+1.05
IHSG
5994.18
0.02%
+0.94
LQ45
893.96
0.13%
+1.17
HSI
28755.34
0.47%
+133.42
N225
29188.17
2.38%
+679.62
NYSE
0.00
-100%
-15944.61
Kurs
HKD/IDR 1,869
USD/IDR 14,515
Emas
835,643 / gram

Dana Haji Capai Rp140 Triliun, Wapres Sarankan Investasi Wakaf hingga Global

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Jum'at, 09 April 2021 11:38 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengunhgkapkan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah mencapai Rp140 triliun.
Dana Haji Capai Rp140 Triliun, Wapres Sarankan Investasi Wakaf hingga Global. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengunhgkapkan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah mencapai Rp140 triliun. Untuk itu, dia menyarankan agar dana itu diinvestasikan dalam bentuk wakaf dan global, asal sesuai prinsip syariah.

Ma’ruf mengatakan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sangat penting untuk mengelola keuangan haji. Sehingga, BPKH perlu mencari instrumen investasi yang tepat dan lebih kreatif lagi untuk mengelola keuangan haji.

“Saat ini BPKH mengelola dana haji sekitar Rp140 triliun per Desember 2020,” ujarnya ujarnya dalam acara Global Investment Forum, Jumat (9/4/2021).

Menurut Ma’ruf, dana sebesar itu dapat diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi, seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Namun yang penting, keuangan haji ini harus dikelola oleh BPKH sesuai dengan prinsio syariah. 

“Selain itu, pengembangan dana  haji dapat dilakukan melalui investasi wakaf, investasi haji, dan investasi global,” jelasnya.

Ma’ruf Amin pun meminta kepada BPKH untuk tetap hati-hati dalam mengelola keuangan haji. Sebab, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan haji yang mencakup penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. 

“BPKH berkewajiban untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas, baik di dalam maupun luar negeri,” jelasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD