Rohman Wibowo
Kendati mendukung penuh penataan ulang tata ruang dan penguasaan tanah, Danantara memberikan catatan penting terkait mekanisme pelepasan atau redistribusi tanah objek reforma agraria yang bersumber dari aset BUMN.
Manajemen menggarisbawahi bahwa seluruh aset korporasi terikat pada pencatatan neraca keuangan yang ketat dan tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
"Khusus untuk aset BUMN, kami berharap proses redistribusinya tidak dilakukan secara serta-merta dan langsung karena seluruh aset tercatat di dalam neraca keuangan perusahaan. Pengeluaran aset wajib mengikuti mekanisme akuntansi yang benar, terlebih banyak BUMN yang telah berstatus perusahaan terbuka dengan kepemilikan publik di dalamnya," kata Dony.
Danantara menegaskan perlunya kejelasan regulasi mengingat pemerintah senantiasa mematok target imbal hasil aset yang tinggi kepada manajemen BUMN, kendati pada kenyataannya banyak lahan produktif perseroan yang justru dikuasai tanpa izin oleh pihak lain.
Persoalan penguasaan fisik tersebut tampak nyata pada salah satu konsesi perkebunan PTPN di kawasan Puncak, Jawa Barat, di mana perseroan hanya mampu menguasai ratusan hektare secara fisik dari total ribuan hektare hak kelola sah yang dimiliki.
