IDXChannel - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan tidak pernah menerima penugasan maupun penujukkan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja.
Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon. Namun, pihak yang akan ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon hingga saat ini belum ditetapkan.
"Kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tulis pernyataan Tim Komunikasi Danantara, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.
Indah menjelaskan, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon telah diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).