Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang terkena PHK. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
(NIA DEVIYANA)