"Akademisi harus mampu menyampaikan data dan fakta. Kalau tidak, tuntutan yang disampaikan amat sulit dikonkretkan, karena tidak jelas apa yang disampaikan. Jadi adu data saja, kalau BBM seharusnya tidak naik, kenapa," tambah Emrus Sihombing.
Dalam isu penyesuaian harga BBM bersubsidi, Emrus juga mengkritisi pola komunikasi pemerintah. Menurut Emrus, pemerintah seharusnya berdiskusi dengan komponen masyarakat sebelum memutuskan kebijakan. Sebab, dampak penyesuaian harga BBM sangat luas.
"Pemerintah harus berdialog dengan saudara kita di tempat terpencil atau tinggal di kantong kemiskinan kota untuk merumuskan skema atau pengaturan harga BBM. Dialog mutlak dalam negara demokrasi," tutup Emrus Sihombing.
(DES)