Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan publik mengenai penetapan kelompok kesejahteraan atau desil yang dinilai kurang mencerminkan kondisi masyarakat. Purbaya menyampaikan pemerintah tengah memacu perbaikan basis data secara komprehensif melalui penambahan alokasi anggaran bagi Badan Pusat Statistik (BPS).
Purbaya mengungkapkan dukungan dana tersebut disalurkan untuk mengoptimalkan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan pemutakhiran data di lapangan.
"Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu (26/8/2026).
Purbaya membeberkan alokasi anggaran yang dialokasikan kepada BPS untuk pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus menembus angka di atas Rp7 triliun. Langkah ini diambil untuk merespons pengajuan dana tambahan oleh BPS sejak awal tahun anggaran.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit, cukup banyak yang dimasukin ke BPS," ujar dia.
Melalui penambahan dana operasional ini, Purbaya memproyeksikan kualitas dan akurasi data pemeringkatan desil masyarakat akan jauh lebih rapi pada tahun depan.
"Tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di survei, tapi saya harapkan setahun depan lebih rapih," kata dia.
Mengenai skema pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat di desil 9 dan 10 (kelompok mampu), Purbaya menegaskan pemerintah masih memantau indikator makroekonomi dan daya beli masyarakat sebelum mengambil keputusan eksekusi.
"Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya, nanti kalau sudah siap yaudah kita jalankan," ujar dia.
