Dirjen Pajak Pastikan Pelibatan TNI-Polri Hanya Koordinasi Informasi, Bukan Pemeriksaan

IDXChannel - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menegaskan keterlibatan unsur TNI dan Polri, khususnya kerja sama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan Wajib Pajak (WP) bukan hal baru, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026.

Bimo menegaskan kebijakan koordinasi tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak 2020 dan SE terbaru yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 hanya berfungsi sebagai penyempurnaan aturan internal. Hal ini ditujukan untuk meluruskan keluhan publik yang dinilai keliru mengenai peran aparat kewilayahan dalam skema perpajakan.

Baca Juga:

Purbaya Belum Putuskan Hapus Pajak JHT, Ini Alasannya

"Sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja," ujar Bimo dalam konferensi pers di APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Bimo menjelaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas murni berfokus pada koordinasi dan pertukaran informasi di lapangan, bukan memberi wewenang kepada mereka untuk menagih atau memeriksa pajak secara langsung.

Baca Juga:

DJP Sasar Wajib Pajak Baru, Manfaatkan Data Nomor Plat Kendaraan hingga Rekening Bank

"Salah satunya memang Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Pertiban Masyarakat. Jadi, perangkat desa dan segala macam berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak," jelas Bimo.