Ferdi Rantung
IDXChannel - Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dibentuknya nomenklatur baru bernama Kementerian Investasi membuat nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut akan menempati posisi tersebut, Saat ini, Bahlil masih menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Bahlil pun enggan saat ditanya soal Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja. Dia mengaku seluruh keputusan untuk menjadi menteri atau tidak sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
"Saya ini pembantu Presiden. Jadi urusan yang kebijakan bapak Presiden mohon maaf dengan segala hormat kami bukan pada posisi menjelaskan karena bukan domain BKPM," kata Bahlil dalam paparan realisasi investasi triwulan pertama 2020 secara virtual, Senin (26/4/2021).
Dia menjelaskan, sebagai pembantu Presiden hanya menjalankan perintah, baik sesuai aturan atau pun lisan. Sebab, hal yang berkaitan dengan kebijakan itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Sebagai pembantu harus tahu diri. Itu merupakan hak prerogratif pak presiden. Kami di sini mengerjakan sesuai yang ditugaskan baik dalam aturan atau perintah lisan untuk menjaga iklim investasi dan menaikan realisasi investasi, dan bagaimana memudahkan semua investor baik dari dalam maupun luar negeri serta mendorong usah baru," jelasnya.
