Widya Michella
“Sesuai arahan Mensos Risma untuk segera ditindaklanjuti pembangunan rumah susun ini dengan menggandeng Kementerian PUPR, mengingat PPKS di Indonesia angkanya cukup besar,” ujar Idit dikutip dalam rilis resmi Kemensos, Senin,(03/1/2022).
Idit menyampaikan kebijakan Mensos Risma diawal tahun 2021 yaitu PPKS yang terlantar harus cepat direspon dan diberi layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) baik di keluarga, komunitas maupun residensial. “Selanjutnya, mereka diakseskan dengan program-program Kementerian Sosial lainnya seperti PKH, BPNT maupun Prokus sesuai dengan hasil asesmen,” katanya.
Dengan adanya rusun ini, para alumni penerima manfaat dari balai-balai rehabilitasi sosial bisa mendapat tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau. Sehingga mereka mampu fokus meningkatkan ekonominya hingga pada titik mandiri.
“Untuk itu perlu adanya konsolidasi serta kerja sama semua pihak termasuk pemerintah daerah setempat berkaitan dengan program rumah susun bagi PPKS di Surakarta, serta bisa menjadikan rusun sebagai ikon Kota Surakarta,”ucapnya.
Sementara itu, Kasubdit Perancangan Teknis Kementerian PUPR, Yuri Hermawan mengatakan, pemanfaatan rusun bagi PPKS diperuntukan bagi pemulung, gelandangan, pengemis, manusia gerobak, lanjut usia serta warga terlantar lainnya.
