Suparjo Ramalan
"Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak resiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai," ungkap dia.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa isu tersebut sangat tendensius. Sebagai bukti, Arya memaparkan data-data terkait pelaksanaan tes PCR di Indonesia. "Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu sangat tendensius," tegas Arya.
Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, jumlah pelaksanaan PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, hanya melakukan 700.000 tes, atau hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.
"Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Hanya 2,5 persen, jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya. Kalau mencapai 30 persen - 50 persen itu okelah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada main. Tapi ini hanya 2,5 persen," ungkapnya.
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, yayasan itu hanya memiliki 6 persen saham GSI. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan. Kemudian, imbuh dia, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut. (RAMA)
