DPR Minta Pemerintah Audit Total Pengelolaan Nikel di Indonesia

IDXChannel - DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan audit total terhadap pengelolaan nikel di Indonesia.

Hal itu menyusul temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih Nikel ke China sejak Januari 2020-Juni 2022.

"Nikel adalah komponen penting bahkan komponen utama dalam energi storage atau baterai, baik itu baterai untuk menyimpan energi maupun baterai EV untuk kendaraan. Maka pengelolaan nikel sudah harus mulai kita audit total. Kenapa? karena begitu konsep hilirisasi itu hanya meningkatkan dari ore atau tanah, menjadi bahan setengah jadi dan itu langsung diekspor," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (5/7/2023).

Dia mengatakan Komisi VII sangat-sangat konsen terhadap permasalahan nikel ini, pihaknya bahkan akan membentuk Panja khusus yang akan menangani masalah tersebut.

"Nikel adalah tambang terbatas, bukan berarti tak terbatas ya. Harus dikelola secara baik. Mestinya konsep hari ini sudah harus masuk industrialisasi. Stop dulu ekspor," tuturnya.
 
Menurutnya, mestinya konsep pengelolaan nikel bukan lagi pada tahap hilirisasi melainkan industrialisasi. Berdirinya perusahaan-perusahaan turunan dari nikel langsung, dengan menggabungkan potensi mitra strategis, korporasi, ataupun bernegara.

Ia menilai, seharusnya korporasi-korporasi, yang diprakarsai oleh Antam misalnya, dapat bermitra dengan yang punya litium dan yang punya kobalt. Kemudian, mendirikan pabrik baterai di sini dengan tahapan utamanya nikel. Bukan seperti hari ini dimana dalam konsep hilirisasi  dengan hanya smelterisasi yang hanya memproduksi nikel iron, sama juga nikel mart.

"Mestinya kita harus ke arah bagaimana pusat produksi baterai storage. Itu mesti ada di indonesia. Inilah kenapa larangan ekspor kita dukung. Sebenarnya larangan ekspor hari ini, harus menjadi produksi hilir tidak sekedar dikelola di hulu,” pungkasnya.


(SAN)