Rohman Wibowo
“Kami sengaja mendorong stimulus di periode akhir tahun, bukan hanya untuk mengejar angka pertumbuhan, tetapi untuk memastikan roda ekonomi berputar dan lapangan kerja tetap terjaga,” kata Pramono.
Salah satu kebijakan yang diterapkan pada triwulan IV-2025 adalah pemberian insentif pajak guna memperkuat iklim investasi dan kegiatan usaha. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) bagi sektor makanan dan minuman serta jasa perhotelan.
Melalui Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025, Pemprov DKI menetapkan keringanan pajak sebesar 50 persen pada Agustus–September dan 20 persen pada Oktober–Desember 2025. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya biaya produksi sekaligus untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Total nilai keringanan pajak tersebut mencapai Rp 495 miliar dan dinikmati oleh 45.248 objek pajak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif berupa pembebasan pajak reklame di pusat perbelanjaan dan hotel dalam rangkaian acara Jakarta Festive Wonders.
Langkah ini berhasil mendorong realisasi pajak reklame tumbuh 8,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sekaligus meningkatkan realisasi PBJT makanan dan minuman sebesar 7,73 persen, serta PBJT jasa perhotelan naik 9,18 persen dibandingkan November 2025.
