Suparjo Ramalan
Untuk KSSK memastikan pembentukan ekosistem ini tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap industri perbankan nasional. Terakhir, Komite Privatisasi telah memberi persetujuan dengan catatan agar right issue BRI diikuti pemerintah. Peran serta Pemerintah terjadi melalui penyetoran saham Seri B negara di Pegadaian dan PNM.
“Nantinya right issue akan ada keterbukaan informasi yang kami sampaikan segera setelah kami konsultasi dengan DPR, di mana BRI akan right issue diharapkan terjadi di triwulan ketiga. Right issue ini akan diikuti pemerintah dan ini telah disetujui komite privatisasi. Kemudian pemerintah akan menyetorkan penyetoran modal non-tunai dan pertahankan satu lembar saham dwiwarna di PNM dan Pegadaian, sehingga pemeirntah memiliki kontrol langsung ke PNM dan Pegadaian melalui saham dwiwarna itu,” papar Tiko.
Secara umum dalam rapat tersebut, dukungan terhadap pembentukan holding BUMN ultra mikro mengalir dari kalangan legislatif di Komisi VI DPR. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR dari Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut pertemuan antara lembaga legislatif dengan Kementerian BUMN kali ini hanya bersifat konsultasi.
Dia memandang rencana pembentukan ekosistem BUMN untuk ultra mikro sudah tepat untuk membangkitkan ekonomi Indonesia.
“Ini mungkin salah satu terobosan Menteri BUMN dan Presiden agar UMKM bisa bangkit. Saya kira ini rapat konsultasi, bukan rapat persetujuan. Ini kebijakan yang tepat oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi kita, terutama membunuh rentenir. Kebijakan ini menyelamatkan rakyat Indonesia dari praktik rentenir yang mematikan rakyat miskin,” ujar Andre. (RAMA)
