Suparjo Ramalan
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Harris Turino menilai perlunya tambahan nila pagu anggaran 2025 untuk Kementerian BUMN. Alasannya, tambahan dana ini sejalan dengan kontribusi fiskal yang diberikan perusahaan pelat merah kepada negara.
"Usulan penambahan anggaran sebesar Rp66 miliar ini bukan isu besar dan kami mendukung sekali," ujar Harris.
Menurutnya, pagu anggaran 2025 senilai Rp277 miliar atau turun dari anggaran 2024, yakni Rp284,4 miliar tidak adil. Pasalnya Kementerian BUMN sudah meningkatkan kontribusi perseroan untuk negara.
Harris menyebut, tambahan anggaran sebesar Rp66 miliar juga dapat mendukung kerja Kementerian BUMN untuk mendorong sumbangsihnya lebih besar lagi di masa-masa mendatang.
"Ada komitmen yang dikatakan Pak Erick bahwa dividen 2025 ditargetkan mencapai Rp90 triliun. Ini angka terbesar yang pernah dicapai, semoga dividen 2025 ini juga dikontribusikan dari menteri yang sama untuk tahun depan," kata Harris.
(Fiki Ariyanti)
