Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel - Pengurus Daerah Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta, Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) Indonesia menyelenggarakan Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah.
Ketua IAP Jakarta sekaligus Ketua Penyelenggara Sekolah Semanggi, Adhamaski Pangeran menyatakan, kegiatan yang bertemakan 'Optimizing and nanaging Urban Assets, Leveraging Urban Advantages' ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta.
Adhamaski menegaskan, data World Bank dan Bappenas menyebutkan, aset tanah dan bangunan yang merupakan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD) memiliki potensi besar mencapai Rp210 triliun.
“Ini merupakan big opportunity, big money yang belum ditangkap oleh banyak orang. Kita harus berani membuka ide-ide baru untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan tentunya bersinergi dengan pihak terkait, baik pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Lebih lanjut menurut Adhamaski, optimalisasi aset Pemprov ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan untuk menjaga dan mengoptimalkan kekayaan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan menyatakan, pengelolaan aset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya. Hal yang harus dipelajari adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Namun jika ada lokasi yang strategis namun pertuntukkannya ialah RTH (Ruang Terbuka Hijau)-nya, tetapi jika dimaksimalkan memiliki benefit dan manfaat untuk masyarakat itu bisa disinergikan,” kata dia.
Dia pun meminta semua pihak tak lagi menerapkan pola lama dalam berpikir. Jika asetnya memiliki nilai komersial yang memiliki benefit dan manfaat ekonomi yang besar, jangan berpikir tak bisa dimanfaatkan karena RTH-nya tinggi.
“Kita manfaatkan, bahkan harus bisa kita tingkatkan penggunaannya. Karena kita konsepnya benefit, dan teman-teman swasta melihatnya profit. Dan jika proposal penawarannya memberikan benefit tinggi maka bisa juga harganya bisa di bawah harga pasar. Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” kata dia.
Sementara itu, Presiden EAROPH Indonesia Andira Reoputra menyebutkan, semoga Sekolah Semanggi Batch II ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita bersama. Andira Reoputra yang juga Direktur Utama Sarana Jaya (BUMD) menegaskan acara ini bertujuan untuk mengembangkan dengan Jakarta sebagai kota global.
Selain itu, menurutnya juga bisa memberikan ide, embrio baru terkait peluang baru untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota global.
"Saya senang dengan tema Sekolah Semanggi Batch II ini dan semoga ada pengetahuan baru bagi teman-teman untuk mengakses akses yang diinginkan. Karena menurutnya, sebagai developer atau swasta juga ada keterbatasan memperoleh lahan," katanya.
“Seperti di Sarana Jaya ada beberapa proyek kita merupakan asset negara dan daerah yang di formulasikan dengan konsep BOT (Build Operate Transferdan) juga Build-Transfer-Operate (BTO). Dan ini sudah ada di Kemendagri melalui PP No 16 tahun 2016,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII Soelaeman Soemawinata menyatakan, Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara harus dipersiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menjadi kota global, jelas Soelaeman yang merupakan Dewan kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI), maka Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.
“Secara teori ada delapan syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi baru tiga syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” kata dia.
Sedangkan syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development). Kemudian unsur significant and globalized financial sector tidak ada. Selanjutnya unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.
“Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, kata Soelaeman, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional,” katanya.
(Dhera Arizona)
