Oktiani Endarwati
IDXChannel - PT PLN (Persero) melanjutkan kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mengamankan 414 sertifikat tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2021. Tanah tersebut digunakan PLN untuk menunjang infrastruktur ketenagalistrikan bagi kepentingan masyarakat.
Dengan adanya tambahan tersebut, sinergitas ini telah menghasilkan 1.120 sertifikat tanah di NTB sejak tahun 2020, atau sekitar 45,7% dari total 2.449 bidang tanah yang dipercayakan pemerintah kepada PLN di NTB.
Penyerahan 414 sertifikat tersebut dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada Wadirut PLN Darmawan Prasodjo, disaksikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah.
Penyerahan sertifikat ini diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Hotel Golden Palace, Lombok pada Senin (28/6/2021).
"Jumlah tambahan sertifikat tersebut tentu akan terus bertambah lagi hingga sertifikasi aset PLN di provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 100 persen," ujar Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam siaran pers.
