Perry menyebutkan, respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3±1% pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian.
Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diprakirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun.
“Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu Kebijakan moneter, Kebijakan makroprudensial, Kebijakan sistem pembayaran, Kebijakan Pengembangan Pasar Uang, Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
Dalam kesempatan ini, BI juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2021 kepada 57 stakeholders individu/kelompok sebagai apresiasi dalam dukungan pelaksanaan tugas BI. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dan stakeholders bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.