Widya Michella
Kemudian setiap bulannya, Kemensos juga rutin melakukan rapat bersama aparat penegak hukum (APH) seperti Kejagung, KPK, BPKP, Bareskrim Polri untuk melakukan pengecekan. Selain itu, pihaknya juga akan mengecek rumah calon penerima manfaat lalu diusulkan datanya ke pemerintah daerah.
"Jadi setiap bulan kami meng-update data itu karena sesuai dengan UU no 11 tahun 13 (Penanganan Fakir Miskin) untuk pendaftaran itu verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi, saya membuat keputusan menteri terkait pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah,"kata dia.
Pada kesempatan itu, Mensos menyampaikan terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang telah disebar ke 445 dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nilai bantuan yang sudah ditransfer ke PT Pos Indonesia yakni sebesar Rp1.793.135.400.000 (Rp1,79 triliun).
"Posisi per hari ini itu di 445 kota kabupaten. Mudah-mudahan besok kita lagi ngatur strategi bersama PT Pos terutama di daerah tadi daerah terpencil, pegunungan yang memang tidak bisa diakses," kata Mensos
Pada tahap pertama, BLT BBM disalurkan kepada kurang lebih 18,48 juta dari 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sisanya sebesar 313.244 KPM yang masuk dalam DTKS itu tengah dilakukan pembersihan. Serta 1.850.000 lainnya dilakukan persiapan data oleh PT Pos dan Kemensos guna memastikan BLT BBM tepat sasaran.
Diketahui, BLT tersebut diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150.000 dan diberikan dua kali kepada penerima. Artinya penerima bantuan mendapat Rp300.000 pada bulan September dan Desember 2022 melalui PT. Pos Indonesia.
(FRI)
