Nur Ichsan Yuniarto
Shinta menambahkan, para mitra yang terlibat dalam proyek hulu migas harus memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup untuk menghindari kemungkinan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.
Salah satu alternatif pembiayaan adalah pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan atau kerjasama dengan mitra investasi melalui kemitraan usaha patungan atau dengan investor swasta.
Dia melanjutkan, proyek offshore cenderung memiliki biaya produksi yang lebih tinggi karena infrastruktur yang rumit, biaya logistik, dan risiko operasional yang lebih besar. Tekanan untuk mengurangi biaya produksi sering menjadi tantangan bagi operator.
"Perlu kerjasama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan. Keterlibatan industri galangan kapal di dalam negeri sangat penting dalam menunjang aktivitas KKKS di sektor migas," kata Shinta.
Sementara itu, Pejabat Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, dirinya mengapresiasi atas capaian kinerja SKK Migas dan KKKS, khususnya di Provinsi Riau.
Provinsi Riau adalah penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini, dengan kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD atau 30 persen dari lifting nasional.
"Saya mengharapkan kita semua tetap fokus dan bersinergi menjalankan program hulu migas tahun 2024 agar memberikan dampak bagi Provinsi Riau melalui dana bagi hasil Migas, participaty interest (PI) 10 persen, dan efek berganda pengembangan masyarakat," kata Hariyanto.
(NIY)
