Rohman Wibowo
IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka peluang subsidi harga kedelai bagi perajin tahu dan tempe. Hal itu merespons kenaikan harga kedelai impor di pasar domestik dan
Pemerintah, kata Budi, tengah menyiapkan langkah mitigasi cepat melalui konsolidasi antar-kementerian untuk menjaga keterjangkauan harga pangan olahan berbasis kedelai bagi masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan serta Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per awal Oktober 2026, harga rata-rata kedelai biji kering impor nasional bertengger di kisaran Rp13.600 hingga Rp13.700-an per kilogram.
Angka riil tersebut telah melampaui plafon Harga Acuan Penjualan (HAP) yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, yakni maksimal Rp12.000 per kilogram di tingkat perajin tahu dan tempe serta Rp11.500 per kilogram di tingkat importir.
Kemendag lantas membuka opsi penyaluran subsidi kedelai menyusul lonjakan harga bahan baku tahu dan tempe tersebut yang kini menembus Rp13.200 per kilogram di pasaran. Langkah penanganan tengah disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian untuk melindungi kelangsungan usaha para perajin tahu dan tempe di tingkat akar rumput.
"Harga kedelai sekarang saya cek di kisaran Rp13.200-an dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram, dan tadi kami sudah berkomunikasi dengan Kemenko Pangan agar secepatnya diadakan rapat koordinasi," ujar Budi saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Lonjakan harga komoditas ini tidak terlepas dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri. Data neraca pangan Bapanas menunjukkan kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun, dengan lebih dari 90 persen di antaranya harus dipenuhi lewat impor.
Akibatnya, harga komoditas di dalam negeri sangat rentan terpapar eskalasi konflik geopolitik global, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat, hingga lonjakan harga minyak dunia yang mengerek ongkos logistik perkapalan internasional.
Budi menekankan soal pemerintah mengkaji pengulangan skema bantuan selisih harga komoditas impor yang pernah diterapkan pada periode sebelumnya guna menekan dampak rembetan gejolak geopolitik dunia. Skema intervensi lanjutan tersebut kini tinggal menunggu keputusan final dari tingkat pimpinan kabinet.
"Dulu kan pernah diberikan subsidi, nanti kita tunggu arahan pimpinan apakah subsidi atau bentuk intervensi lain di tengah kondisi perang global dan kenaikan harga minyak, karena yang terpenting kita harus meringankan pengrajin tempe agar harga tetap murah dan terjangkau," tutur Budi.
Selain opsi subsidi harga, pemerintah terus memantau ketersediaan stok fisik kedelai melalui penguatan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) yang dikelola Perum Bulog. Langkah ini disiapkan untuk memastikan pasokan bahan baku bagi koperasi produsen tahu dan tempe tetap aman tanpa memicu kelangkaan di tingkat pasar tradisional. (Febrina Ratna Iskana)
