IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi. Padahal, biaya hidup di Ibu Kota dinilai lebih tinggi dibandingkan kawasan penyangganya.
UMP DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.000 per bulan, naik Rp407.000. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp6.427.000 per bulan atau meningkat Rp488.000. Dengan demikian, upah minimum pekerja di Kabupaten Bekasi lebih tinggi Rp291.000 dibandingkan Jakarta.
"Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil?" ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Dia menilai perbedaan tersebut tidak mencerminkan karakteristik Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, hingga industri perhotelan berbintang lima.
Said Iqbal mencontohkan, pekerja yang baru masuk pabrik di Kabupaten Bekasi memiliki acuan upah minimum Rp6.427.000 per bulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan upah minimum yang menjadi acuan pekerja baru di Jakarta.
Menurutnya, selisih Rp291.000 per bulan bukan angka kecil bagi buruh yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, perbedaan tersebut hampir setara dengan pengeluaran listrik selama sebulan dalam simulasi biaya hidup pekerja.
Dia menggambarkan, buruh di Jakarta yang tinggal di kontrakan dan menggunakan sepeda motor untuk bekerja harus mengalokasikan Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan untuk tempat tinggal. Selain itu, cicilan kendaraan berkisar Rp700.000-Rp1 juta dan kebutuhan bensin sekitar Rp600.000 per bulan.
Adapun biaya makan dengan asumsi Rp25.000 sekali makan mencapai Rp2,25 juta per bulan untuk tiga kali makan sehari. Pengeluaran tersebut belum termasuk pulsa Rp150.000, kebutuhan mandi Rp100.000, listrik Rp300.000, serta iuran warga Rp100.000.
Jika seluruh kebutuhan tersebut dihitung, total pengeluaran buruh berkisar Rp5,2 juta hingga Rp6 juta per bulan. Artinya, pekerja dengan upah Rp6.136.000 hanya memiliki sisa sekitar Rp136.000 apabila pengeluarannya mencapai Rp6 juta.
"Dengan sisa Rp136.000, cukupkah untuk membeli pakaian, sandal atau sepatu, dan memenuhi kebutuhan anak? Kalau anak sakit atau motor yang dipakai untuk berangkat kerja rusak, dari mana buruh harus mengambil uangnya?" kata dia.
Said Iqbal juga menyoroti kondisi buruh di sejumlah kawasan industri Jakarta, seperti Cakung, Marunda, Pulogadung, dan Daan Mogot. Menurutnya, masih banyak pekerja yang harus menghemat pengeluaran makan hingga tinggal di kontrakan dengan kondisi terbatas.
Dia turut menilai subsidi transportasi umum seperti Transjakarta dan JakLingko belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan buruh. Pasalnya, sebagian pekerja masih mengandalkan sepeda motor karena lokasi pabrik tidak terjangkau angkutan umum atau jadwal operasional transportasi tidak sesuai dengan jam kerja shift.
Atas kondisi tersebut, KSPI meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.427.000 per bulan atau setara dengan UMK Kabupaten Bekasi.