Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan jalan tol JORR Eleveted Cikunir - Ulujami bakal dipantau ketat untuk menghindari potensi korupsi.
Hal tersebut mengingat kasus proyek tol MBZ yang beberapa waktu lalu terbukti adanya praktik korupsi saat dalam proses perencanaan hingga konstruksinya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Miftachul Muni menjelaskan, proyek tol JORR Eleveted memang diprakarsai oleh pihak swasta, namun nantinya Kememterian PUPR juga bakal membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proyek konstruksi tersebut, hal itu kerap dilakukan pada proyek-proyek dengan sumber pendanaan dari APBN.
"Jadi ada indikasi ya, pengawasan pada satu proses itu ada mark up harga satuan, sehingga kedepannya kita akan atur harga perkiraan sendirinya (HPS), kalau di proyek APBN biasanya kita ada panduan, jadi itu akan kita atur di kontraktornya BUJT," ujar Munir dalam konferensi pers Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami, di Kementerian PUPR, Selasa (17/10/2023).
Lebih lanjut, Munir mengatakan untuk memperkuat sisi pengawasan, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen atau pihak ketiga yang menjadi semacam konsultan independen khusus untuk mengawasi proyek tersebut.
