AALI
8850
ABBA
238
ABDA
6025
ABMM
4360
ACES
625
ACST
197
ACST-R
0
ADES
7100
ADHI
765
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3890
AGAR
302
AGII
2370
AGRO
625
AGRO-R
0
AGRS
101
AHAP
106
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
147
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1585
AKRA
1305
AKSI
326
ALDO
700
ALKA
296
ALMI
398
ALTO
172
Market Watch
Last updated : 2022/09/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.73
-1.32%
-7.18
IHSG
7086.10
-1.29%
-92.48
LQ45
1012.46
-1.28%
-13.17
HSI
18025.82
0.52%
+92.55
N225
26619.53
-1.97%
-534.30
NYSE
13796.99
-2.26%
-319.60
Kurs
HKD/IDR 1,914
USD/IDR 15,031
Emas
792,736 / gram

Honorer Dihapus Tahun Depan, Komisi IX DPR Ingatkan Potensi Ledakan Pengangguran

ECONOMICS
Carlos Roy Fajarta Barus
Sabtu, 13 Agustus 2022 11:09 WIB
Terkait rencana tenaga honorer dihapuskan tahun depan, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan akan adanya potensi ledakan pengangguran.
Honorer Dihapus Tahun Depan, Komisi IX DPR Ingatkan Potensi Ledakan Pengangguran (Dok.MNC)
Honorer Dihapus Tahun Depan, Komisi IX DPR Ingatkan Potensi Ledakan Pengangguran (Dok.MNC)

IDXChannel - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah akan potensi ledakan pengangguran terkait rencana tenaga honorer dihapuskan dari instansi pemerintah berdasarkan Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022.

"Penghapusan tenaga honorer setelah November 2023 akan menjadi beban negara karena serapan tenaga kerja menurun sehingga berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat. Padahal kita masih dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19," ujar Netty, Jumat (12/8/2022).

Berdasarkan data Kemenpan RB, per Juni 2021, sebelum pelaksanaan CASN 2021, jumlah tenaga honorer (THK-II) Indonesia mencapai 410.010 orang. 

"Banyaknya honorer yang berpotensi menjadi pengangguran ini bukan saja memengaruhi ekonomi, tapi juga akan memicu permasalahan sosial lainnya," ungkap Netty Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 

Permasalahan tersebut diantaranya yakni daya beli turun, kriminalitas meningkat, dan stunting.

Ia meminta pemerintah membuat aturan turunan yang realistis, jelas dan berpihak kepada tenaga honorer.

"Sampai sekarang belum ada aturan turunan sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap permasalahan honorer. Artinya setelah November 2023 nanti, para honorer akan dihilangkan begitu saja, meskipun ada yang sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun," kata Netty. 

Ia mengusulkan pemerintah untuk tidak membuka tes ASN, CPNS, atau PPPK dari jalur umum dan mendahulukan mengangkat tenaga honorer yang sudah ada. 

"Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan adanya penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemda dengan nomenklatur defenitif, yaitu pembiayaan PPPK," jelasnya.

Menurut Netty, adanya dana alokasi khusus definitif tersebut penting mengingat pemerintah daerah akan kesulitan jika APBD dibebankan biaya alih status tenaga honorer.  

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD