Tangguh Yudha
Zulhas menyebut pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui perdagangan karbon antarpelaku di dalam negeri, pasar sukarela yang melibatkan pembeli global, serta kerja sama antarnegara berdasarkan Persetujuan Paris.
Pemerintah juga menyiapkan instrumen pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil, yakni ketika mitra membayar setelah penurunan emisi terverifikasi. Skema pembayaran berbasis hasil sektor kehutanan juga telah berjalan di Kalimantan Timur.
Kepastian dan kredibilitas ekosistem tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) juga telah beroperasi dan menerbitkan unit karbon untuk empat proyek awal sektor kehutanan atau FOLU.
Enam regulasi turunan telah diterbitkan dalam waktu kurang dari satu tahun sejak Perpres tersebut terbit. Sementara itu, Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional ditargetkan selesai sebelum akhir 2026.
Empat proyek kehutanan awal tersebut memiliki potensi penurunan emisi sebesar 30 juta ton CO₂e, dengan estimasi nilai transaksi ekonomi mencapai Rp5 triliun dan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar.
