Azfar Muhammad
Masalahnya, Meidy menjelaskan, ada beberapa badan usaha yang dicabut izin atau SK-nya. Hal ini tentu merugikan lantaran smelter dapat dipastikan bakal kekurangan bahan baku. "Kita lihat saja seberapa besar pendapatan negara, khususnya dari produk olahan yang diolah oleh 27 badan usaha ini. Ingat nanti akan berdiri sekitar 81 badan usaha lagi. Ini masih akan bertambah," tutur Meidy.
Menurutnya, kedepan Kementerian ESDM di mana mungkin akan menyetop pembangunan-pembangunan industri hilirisasi khusus Nikel. “Karena kami takut cadangan bijih nikel ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik ini karena kenapa ? menurut penghitungan Kamil tahun 2025 nanti jika pabrik-pabrik ini sudah berdiri yang tentu akan makan biji nikel kalau kurang lebih 250 juta ton per tahun," tandasnya. (TSA)
