Anggie Ariesta
IDXChannel - Jika PPKM level 4 diperpanjang, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan kemungkinan terburuk pertumbuhan ekonomi 2021 bakal minus, dia memperkirakan di kisaran -0,5% sampai 2%.
Mengingat pemulihan ekonomi masih melambat selama pandemi masih bergulir. "Kemungkinan terburuk masih akan terjadi resesi di 2021," kata Bhima.
Untuk itu, Bhima mengatakan pemulihan ekonomi tahun ini waktunya tidak banyak. Maka pemulihan ekonomi tergantung seberapa cepat realisasi anggaran belanja pemerintah di sisa kuartal ke III dan IV dan tentu vaksinasi juga harus dipercepat.
"Jika PPKM berlanjut di kuartal ke IV tentu seluruh variabel ekonomi akan melemah khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi," kata dia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan setidaknya terdapat alasan tertentu yang menjadi dasar pemerintah memilih untuk menerapkan PPKM dibanding lockdown seperti negara lain.
"Jadi memang sempat ada perdebatan, tetapi esensinya yang terjadi dari keduanya adalah pembatasan kegiatan ekonomi," ungkap Suahasil dikutip MNC Portal, Minggu (1/8/2021).
Menurut Suahasil, alasan utama penerapan PPKM adalah lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, seperti terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan dan kaya, ada pula kelompok masyarakat yang berada di perkotaan maupun pedesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda.
Dari sektor keuangan di Indonesia pun, lanjut Wamenkeu, terlihat dinamika lapisan masyarakat Indonesia, yang terlihat dari jumlah tabungan di bawah Rp1 juta dan di atas Rp10 juta.
Ia menjelaskan, masyarakat dengan tabungan di bawah Rp1 juta sudah mulai menarik uangnya untuk kebutuhan sehari-hari di tengah COVID-19, sedangkan nilai tabungan di atas Rp10 juta justru meningkat di tengah pandemi.
Dalam konteks yang beragam itu, pemerintah pun menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang memerlukan, terutama untuk orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi masyarakat yang memerlukan bantuan dan hidup di atas garis kemiskinan juga perlu dibantu.
Oleh karena itu, tambah dia, pemerintah menyiapkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga, meski masyarakat yang berada di garis kemiskinan hanya sekitar 6,5 juta keluarga.
Selain itu, terdapat pula Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga hingga bantuan tunai dari dana desa yang diberikan sesuai dengan ketentuan desa itu sendiri.
(IND)
