Ferdi Rantung
"Pemerintah saat ini sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat mendukung pemakaian produk dalam negeri. Bahkan di kementerian dan BUMN sudah ada yang mulai menerapkan kebijakan ini seperti Kementerian PUPR yang mewajibkan pemakaian produk lokal untuk proyek infrastruktur terutama proyek infrastruktur pemerintah," ungkapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu menjelaskan, HIPMI berharap agar langkah ini bisa diterapkan juga oleh para produsen-produsen besar di Indonesia agar lebih mau secara ikhlas untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksinya dan tidak hanya pemerintah tetapi pihak swasta juga harus memiliki rasa cinta produk buatan dalam negeri.
"Jangan sampai nanti malah langkah pemerintah yang sudah memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam belanja negara ataupun BUMN, tetapi tidak dimanfaatkan para produsen besar tersebut karena tidak mau berupaya meningkatkan TKDN dalam proses produksinya. Nanti multiplier effect seperti yang diharapkan presiden malah tidak terjadi," tuturnya.
Selain itu, HIPMI juga mendorong kolaborasi antara usaha besar dan usaha kecil, antara BUMN dengan swasta, antara pengusaha asing dengan pengusaha lokal. Dengan ini diharapkan pertumbuhan yang tercipta adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan sosial.
"Mendorong inovasi dan penerapan teknologi dalam usaha terutama pada usaha yang dikelola oleh anggota HIPMI. Program ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi bersama pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga pembiayaan," imbuhnya. (TIA)
