Suparjo Ramalan
Dia meyakini solusi saat ini tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah. Namun, membutihkan peran akademisi asosiasi, pelaku usaha, hingga pemerintah di daerah.
“Jika sudah ada data hilir serapan telur dan dilakukan secara masif, penanganan fluktuasi harga telur mudah, perlu ada kerjasama antar kementerian dan lembaga kemudian meningkatkan konsumsi tadi menjadi penting,” ujarnya.
Menurutnya, BKN akan memfasilitasi harmonisasi regulasi yang menjamin kesediaan telur dan harga yang layak. Arief juga memastikan juga akan mendorong program bantuan sosial dari pemerintah di tingkat kementerian dan lembaga terkait melalui penyerapan produk telur dari peternak.
Hal ini pun perlu kolaborasi dari BUMN Pangan untuk menyiapkan skema serapan telur, bisa melalui program pengentasan kemiskinan stunting gizi buruk di daerah rawan gizi.
“Beberapa daerah ekstrim miskin kurang gizi stunting padahal surplus telur, Konektivitas ini penting, saya akan kolaborasi juga ke Kementerian terkait seperti menteri sosial, menteri kesehatan dan Kementerian terkait lainnya untuk sinergi program ini," ungkapnya. (TYO)
