sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Janji Turunkan Pungutan Ekspor CPO, Luhut: Kita Coba Dua Minggu dari Sekarang

Economics editor Riezky Maulana
07/07/2022 16:33 WIB
Tarif pungutan ekspor maksimum untuk minyak sawit mentah USD200 per ton dan bea keluar (BK) USD288 per ton seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan
Janji Turunkan Pungutan Ekspor CPO, Luhut: Kita Coba Dua Minggu dari Sekarang (FOTO:MNC Medial
Janji Turunkan Pungutan Ekspor CPO, Luhut: Kita Coba Dua Minggu dari Sekarang (FOTO:MNC Medial

IDXChannel - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menurunkan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). 

Rencana kebijakan tersebut dilakukan agar harga tandan buah segar (TBS) sawit kembali bernilai. Dia menargetkan dalam dua minggu ini ekspor CPO akan kembali lancar. 

“Nah kita coba dua minggu dari sekarang pertengahan ekspor mulai lancar. Tidak hanya itu saja, tadi malam saya bicara pada Menteri Keuangan PE (pungutan ekspor)-nya akan kita bawa sampai ke bawah. Kita kasih insentif untuk ekspor. Kalau ekspor tangkinya kosong dia ambil TBS, nanti TBS harganya naik,” kata Luhut dalam Pertemuan Koordinasi AKPSI di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022). 

Seperti diketahui, tarif pungutan ekspor maksimum untuk minyak sawit mentah USD200 per ton dan bea keluar (BK) USD288 per ton seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 98/PMK.010/2022. Peraturan tersebut berlaku efektif hingga 31 Juli. Tetapi, ketetapan tersebut tidak berlaku bagi produsen sawit yang tidak mengikuti domestic market obligation (DMO). 

“Kita tunggu saja,” ujar Luhut. Untuk mengerek harga TBS, pihaknya juga akan menggenjot biodiesel 40 persen atau B40 dari sebelumnya B30. Saat ini ada 2,5 juta ton CPO akan didistribusikan untuk energi bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. 

“Untuk Solar juga nanti akan diberikan CPO untuk mengurangi sulfurnya sehingga bisa total 3 juta ton CPO terserap, dengan demikian harga [TBS] bisa naik,” kata Luhut. 

Menurut dia, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja dalam industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar. 

Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan dan perbaikan yang dibutuhkan. 

“Nantinya dari hasil audit kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola dan perbaikan yang diperlukan,” ujarnya.

(SAN)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement