Anggie Ariesta
"Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan," jelas Airlangga.
Intervensi sektor riil juga diperluas melalui sektor properti dengan memanfaatkan instrumen Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema pembiayaan ini dirancang agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mengakses modal kepemilikan hunian hingga menyentuh angka Rp5 miliar.
Mengingat tingginya penyerapan di lapangan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan total alokasi pagu anggaran program ini menjadi sebesar Rp50 triliun hingga akhir tahun anggaran.
"Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp 50 triliun," ungkap Airlangga.
Untuk mengamankan level konsumsi domestik agar tidak merosot, pemerintah tetap melanjutkan rangkaian paket stimulus fiskal dan insentif energi. Beberapa kebijakan penopang daya beli yang masih bergulir aktif antara lain insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), PPh Ditanggung Pemerintah, program belanja hari libur, serta komitmen mempertahankan harga jual eceran BBM jenis Pertalite dan produk biodiesel pada tingkat harga subsidi.
