Kunthi Fahmar Sandy
Yukki menambahkan, MoU ini juga diharapkan mampu memberikan ruang kolaborasi untuk Kadin Indonesia dan KPPU, agar bisa memberikan saran dan masukan, advokasi kebijakan, sosialisasi, serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan terkait bagaimana ekosistem pasar dan persaingan di dunia usaha pada pelaku industri dan UMKM di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Afif Hasbullah, mengapresiasi komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung terciptanya pasar yang adil, inklusif, dan sehat bagi dunia usaha agar kompetisi yang berlangsung dapat berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan peraturan yang diciptakan untuk mencegah terjadinya konsentrasi akses ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu. Hal ini tentu dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat merugikan kepentingan umum,” tuturnya.
Sebagaimana telah diketahui, saat ini Indonesia sedang mengalami transformasi di dalam dunia industri, khususnya yang terkait dengan teknologi digital. Kehadiran online platform telah mengubah cara industri untuk bersaing memperjualbelikan produknya.
Berdasarkan proyeksi perdagangan platform online, Indonesia diprediksi akan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD 22 miliar di tahun 2028. Melalui MoU ini, Kadin Indonesia bersama KPPU ingin mengantisipasi persaingan usaha di ranah digital kedepan sekaligus untuk mencapai target Indeks Persaingan Usaha (IPU) di 2045.
