Achmad Al Fiqri
“Indonesia bisa memanfaatkan keanggotan di BRICS untuk menyiasati tekanan AS terkait pajak impor 32 persen. Saya meyakini Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu melakukannya,” lanjut Charles.
Di sisi lain, kata dia, peluang ekonomi dari keanggotaan Indonesia di BRICS cukup menjanjikan, terutama sebagai alternatif kerja sama di tengah dinamika global.
Namun, potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan strategi fiskal yang responsif dan penguatan sektor logistik serta pembiayaan ekspor.
“BRICS dapat menjadi salah satu katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia, asalkan disertai peta jalan yang jelas dan kesiapan sektor dalam negeri. Pemerintah mampu menjadikan peluang ini menjadi suatu strategi ekonomi yang efektif," kata dia.
Dia juga menyoroti soal tekanan perdagangan internasional yang dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas ketenagakerjaan dalam negeri. Karena itu, dia mendorong pemerintah melakukan mitigasi.
"Jika ekspor terganggu dan industri padat karya terpukul, maka efek dominonya bisa sampai ke penerimaan pajak dan daya beli masyarakat. Itu artinya tekanan ke APBN makin besar. Tapi dengan mitigasi yang baik dari Pemerintah, hal tersebut dapat dihindari,” katanya.
Diperlukan roadmap perdagangan dan fiskal yang realistis dan antisipatif, termasuk diversifikasi pasar ekspor non-tradisional, khususnya ke negara-negara BRICS dan Afrika.
