sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kejar Ekonomi Tumbuh 6 Persen, BI: Percepat Pembangunan Infrastruktur Jabar Selatan

Economics editor Arif Budianto/Kontributor
15/08/2021 11:48 WIB
Jika anggaran Rp417 triliun terealisasi ke Jabar, bisa memberi PDRB sampai 0,45%.
Bank Indonesia rekomendasikan pembangunan Jabar selatan. (Foto:MNC Media)
Bank Indonesia rekomendasikan pembangunan Jabar selatan. (Foto:MNC Media)

IDXChannel - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6 persen hingga tahun 2022. Namun untuk mengejar pencapaian itu, infrastruktur Indonesia termasuk Jawa Barat harus digenjot lagi. 

Saat ini, peringkat infrastruktur Indonesia peringkat 57 di dunia. Alokasi pembangunan infrastruktur hingga Rp417 trilliun diharapkan bisa terdistribusi ke Jawa Barat.

"Sementara untuk di Jabar, ekonomi kita berada di urutan ketiga terbesar di Indonesia. Infrastruktur Jabar menjadi kunci agar bisa dorong ekonomi nasional. Setidaknya, jika anggaran Rp417 triliun terealisasi ke Jabar, bisa memberi PDRB sampai 0,45%. Belum lagi multiplayer efek lainnya dan memberi dampak jangka panjang," ujar dia pada “Peningkatan Dukungan Infrastruktur Logistik untuk Daya Saing dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat” yang digelar secara secara daring, Sabtu (14/8/2021).

Kendati begitu, pembangunan infrastruktur yang merata diperlukan antara utara dan selatan Jawa Barat. Kawasan selatan Jabar harus dipercepat lagi. Kawasan itu memiliki potensi pariwisata dan agribisnis. Namun untuk pengembangan Jabar selatan perlu dukungan infrastruktur, seperti pusat distribusi dan pelabuhan. Kemudian pembangunan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan pariwisata.

Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Jabar terutama wilayah selatan, Herawanto merekomendasikan beberapa hal penting. Pertama dari sisi pembiayaan perlu didorong creative financing dengan skema pembiayaan memanfaatkan bank lokal dan asing. Kemudian sinergi antar stakeholder dengan dibentuk gugus tugas untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan seperti pembebasan lahan dan lainnya. Terakhir adalah pengelolaan ekonomi kawasan konservasi berbasis teknologi.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement