taufan sukma
"Hingga kini, angka kekurangan rumah masih mencapai 9,9 juta. Kendala ini menunjukkan perlunya perubahan struktural dalam pengelolaan program perumahan agar lebih fokus dan efisien," ujar Toriq.
Toriq berpendapat bahwa beban kerja Kementerian PUPR yang saat ini mencakup berbagai proyek infrastruktur terlalu berat. Selain menangani pembangunan jalan, jembatan, dan proyek besar lainnya, kementerian ini juga harus mengurus program perumahan.
"Situasi ini membuat penanganan masalah perumahan tidak maksimal. Saya berharap agar dibentuk lembaga khusus yang hanya memikirkan perumahan rakyat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak," ujar Toriq.
Pembentukan lembaga khusus ini dianggapnya penting untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Prabowo Subianto. Sehingga program pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat direalisasikan secara efektif.
Toriq juga berharap pemerintah memperhatikan usulan ini demi kepentingan masyarakat luas dan mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. (TSA)
