Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp52,01 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk TA 2026 termasuk usulan awal Rp47,13 triliun plus usulan tambahan anggaran mencapai Rp4,88 triliun. Dengan demikian, total pagu Kemenkeu untuk tahun depan diusulkan sebesar Rp52,01 triliun.
“Usulan Pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp52,01 triliun,” ujar Suahasil dalam rapat bersama Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Wamenkeu berharap usulan tersebut dapat memperoleh persetujuan dari Komisi XI DPR RI agar Kemenkeu dapat menjalankan berbagai program strategis fiskal dan pengelolaan keuangan negara secara optimal di tahun anggaran mendatang.
Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, lembaga legislatif pada dasarnya menyetujui usulan anggaran Kemenkeu.
“Pusatnya yang punya uang masih kurang. Tetapi kita memahami bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi seperti yang digariskan Presiden Prabowo bahwa kita harus efisien dalam penggunaan anggaran,” kata Misbakhun.
Dalam pemaparan kepada Komisi XI DPR RI, berikut alokasi dana Kemenkeu: Kebijakan Fiskal Rp90,03 miliar. Pengelolaan Penerimaan Negara menjadi Rp1,997 triliun, Pengelolaan Belanja Negara Rp274,4 miliar. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp294,3 miliar, dan Dukungan Manajemen Rp49,62 triliun.
Selain itu, Kemenkeu juga menetapkan alokasi anggaran untuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp10,38 triliun. Anggaran itu masing-masing untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp3,93 triliun, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp95,64 miliar, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp163,47 miliar.
Kemudian untuk Politeknik Keuangan Negara STAN Rp15,03 miliar, BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Rp69,60 miliar, BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) Rp6,06 triliun, dan LDKPI Rp43,01 miliar.
(Rahmat Fiansyah)
