sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kemenkeu Nilai Rencana Penerbitan Obligasi NTT-NTB Belum Memungkinkan, Ini Tantangannya

Economics editor Rohman Wibowo
16/11/2026 13:31 WIB
Sorotan tersebut mengemuka di tengah bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Provinsi NTT dan NTB di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Kemenkeu Nilai Rencana Penerbitan Obligasi NTT-NTB Belum Memungkinkan, Ini Tantangannya. Foto: iNews Media Group.
Kemenkeu Nilai Rencana Penerbitan Obligasi NTT-NTB Belum Memungkinkan, Ini Tantangannya. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rencana penerbitan obligasi daerah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai belum memungkinkan untuk dijalankan.

Sorotan tersebut mengemuka di tengah bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Provinsi NTT dan NTB di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang di antaranya mendorong terbukanya skema obligasi daerah serta pinjaman agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada APBN dan transfer ke daerah. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendukung obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur, meski realisasinya dihadapkan pada situasi pasar yang berat.

"Kalau melihat kondisi geopolitik global sekarang ini di mana ketidakpastian sangat tinggi, bahkan obligasi negara kita sekarang ini hampir 6 sampai 7 persen. Kalau pemerintah daerah mau mengeluarkan obligasi, tidak mungkin di bawah bunganya pemerintah karena tidak akan laku, investor akan memilih untuk pemerintah pusat," ujar Nufransa dalam rapat bersama Baleg di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Secara hukum, Nufransa menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan instrumen utang itu sebenarnya telah tersedia dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) beserta aturan pelaksananya seperti PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang HKFN dan PMK Nomor 87 Tahun 2024, yang sudah menyatukan persetujuan DPRD ke dalam pembahasan APBD. Serta menetapkan tenggat pasti pertimbangan Mendagri maksimal 15 hari kerja dan persetujuan Menteri Keuangan dalam 15 hari sejak menerima tembusan. 

"Tantangan utamanya bukan semata-mata kewenangan, melainkan juga kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, dan tata kelola. Karena itu, penguatan RUU sebaiknya diarahkan pada fasilitasi kesiapan daerah, bukan pada pelonggaran dari prinsip kehati-hatian atau prudent untuk obligasi itu sendiri," kata Nufransa.

Demi menjaga ketahanan fiskal, Nufransa menekankan penerbitan pembiayaan utang daerah wajib memperhitungkan batas kumulatif utang, kemampuan membayar kembali (debt service coverage ratio/DSCR), batas defisit APBD, kelayakan kegiatan, hingga kesiapan dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan, studi kelayakan, dan kapasitas pengelola utang daerah. 

Otoritas fiskal itu menegaskan batas utang tetap harus dijaga di bawah 75 persen dari pendapatan dengan DSCR lebih besar dari 2,5 persen di samping pemenuhan batas defisit serta kelayakan proyek.

"Kalau misalnya ini mau diafirmasi, lebih tepat berupa pendampingan proyek, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses, bukan dari pengecualian atas persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD," tutur Nufransa.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement