IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rencana penerbitan obligasi daerah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai belum memungkinkan untuk dijalankan.
Sorotan tersebut mengemuka di tengah bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Provinsi NTT dan NTB di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang di antaranya mendorong terbukanya skema obligasi daerah serta pinjaman agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada APBN dan transfer ke daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendukung obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur, meski realisasinya dihadapkan pada situasi pasar yang berat.
"Kalau melihat kondisi geopolitik global sekarang ini di mana ketidakpastian sangat tinggi, bahkan obligasi negara kita sekarang ini hampir 6 sampai 7 persen. Kalau pemerintah daerah mau mengeluarkan obligasi, tidak mungkin di bawah bunganya pemerintah karena tidak akan laku, investor akan memilih untuk pemerintah pusat," ujar Nufransa dalam rapat bersama Baleg di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Secara hukum, Nufransa menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan instrumen utang itu sebenarnya telah tersedia dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) beserta aturan pelaksananya seperti PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang HKFN dan PMK Nomor 87 Tahun 2024, yang sudah menyatukan persetujuan DPRD ke dalam pembahasan APBD. Serta menetapkan tenggat pasti pertimbangan Mendagri maksimal 15 hari kerja dan persetujuan Menteri Keuangan dalam 15 hari sejak menerima tembusan.
"Tantangan utamanya bukan semata-mata kewenangan, melainkan juga kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, dan tata kelola. Karena itu, penguatan RUU sebaiknya diarahkan pada fasilitasi kesiapan daerah, bukan pada pelonggaran dari prinsip kehati-hatian atau prudent untuk obligasi itu sendiri," kata Nufransa.
Demi menjaga ketahanan fiskal, Nufransa menekankan penerbitan pembiayaan utang daerah wajib memperhitungkan batas kumulatif utang, kemampuan membayar kembali (debt service coverage ratio/DSCR), batas defisit APBD, kelayakan kegiatan, hingga kesiapan dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan, studi kelayakan, dan kapasitas pengelola utang daerah.
Otoritas fiskal itu menegaskan batas utang tetap harus dijaga di bawah 75 persen dari pendapatan dengan DSCR lebih besar dari 2,5 persen di samping pemenuhan batas defisit serta kelayakan proyek.
"Kalau misalnya ini mau diafirmasi, lebih tepat berupa pendampingan proyek, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses, bukan dari pengecualian atas persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD," tutur Nufransa.
Dia menerangkan soal kondisi fiskal kedua wilayah, NTB memiliki derajat desentralisasi fiskal lebih baik ketimbang NTT yang masih sangat bergantung pada transfer ke daerah. Walau keduanya menghadapi tantangan rigiditas belanja dan keterbatasan ruang belanja modal sehingga utang seharusnya memperkuat kapasitas pembangunan alih-alih menutup belanja rutin.
Dalam simulasi awal Kemenkeu, yang bukan merupakan plafon atau persetujuan pinjaman karena tetap membutuhkan validasi outstanding, batas kumulatif, tercatat bahwa kemampuan bayar sepanjang tenor, pembentukan debt management unit, serta izin melampaui defisit meski opini BPK keduanya sudah WTP. Sehingga skenario pinjaman Rp1 triliun memperlihatkan NTT belum memenuhi ambang DSCR 2,5 persen.
"Simulasi menunjukkan ruang pembayaran NTB relatif lebih memadai dibandingkan dengan NTT. Dengan demikian, besaran pinjaman juga harus disesuaikan dengan kemampuan membayar masing-masing daerah," kata dia.
Sebagai alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau, Kemenkeu menyarankan pemda memanfaatkan special mission vehicle (SMV) bentukan pemerintah seperti PT SMI yang memberikan tingkat bunga relatif lebih murah ketimbang obligasi negara. Melalui skema baru dalam Peraturan Menteri Keuangan, besaran bunga pinjaman tersebut bahkan dapat menyesuaikan lebih rendah apabila kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah tergolong rendah.
"Jadi kalau dibandingkan dengan obligasi negara, rasanya pinjaman ke PT SMI akan lebih menguntungkan dari sisi kekuatan fiskal," ujar Nufransa.
(NIA DEVIYANA)