Sehingga menurutnya dengan keterbatasan personil dan anggaran menjadi kemungkinan yang cukup besar ketika wabah PMK masuk ke Indonesia melalui berbagai pintu masuk.
"Dengan anggaran yang tersedia saat ini masih ada kantor di wilayah kerja masih sewa, penyelenggaraan instalasi karantina masih dikerjasamakan dengan pihak swasta di bawah supervisi Barantan," sambung Bambang.
Bambang mencontohkan misalnya dalam hal pengujian sampel, yang saat ini menurutnya masih harus dibawa ke Jakarta. Sehingga membutuhkan ongkos dan memakan waktu yang cukup lama.
"Jadi dalam dalam rangka badan karantina memberikan layanan prima bagi publik, tapi ini pun tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, karena dengan anggaran yang terbatas itu secara bertahap memperkuat itu," ujarnya.
(FRI)