Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah terus berupaya menekan wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang hewan ternak. Apalagi, wabah tersebut telah menular hingga 21 provinsi di Indonesia.
Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Bambang mengatakan keterbatasan Sumber Saya Manusia (SDM) hingga anggaran menjadi penyebab wabah tersebut masuk dan menyebar di Indonesia.
Dia mengatakan anggaran yang dikelola Barantan pada tahun ini sebesar Rp1 triliun untuk kebutuhan belanja pegawai 30%, penyelenggaraan instalasi karantina tumbuhan dan hewan, penguatan laboratorium, biaya kantor dan biaya lainnya.
Adapun wilayah kerja Barantan yang memiliki fungsi untuk mengawasi masuknya HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) tidak bekerja di titik yang menjadi akses pintu masuk ke dalam negeri.
Misalnya dari 340 bandara yang beroperasi di Indonesia, Barantan sendiri hanya ditetapkan di 117 Bandara, dari 636 pelabuhan Barantan hanya memiliki pos di 346 pelabuhan. Sedangkan dari 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) hanya ada di 14 titik.
"Jadi tugas Barantan itu memang masih banyak, seharusnya semuanya dikawal, tapi dengan energi keterbatasan sumber daya untuk sementara penugasan hanya sebatas itu," ujar Bambang di Kantornya, Kamis (21/7/2022).
Sedangkan menurut Bambang anggaran yang saat disediakan cukup terbatas di samping makin banyaknya pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas seperti bandara-bandara dan pelabuhan baru.
"Kita juga sudah usulkan kepada pak Menteri PAN RB untuk memperkuat struktur organisasi di Barantan, mempertimbangkan tugas yang berat, saat ini sumber daya Barantan baru 3.684," lanjutnya.
Sehingga menurutnya dengan keterbatasan personil dan anggaran menjadi kemungkinan yang cukup besar ketika wabah PMK masuk ke Indonesia melalui berbagai pintu masuk.
"Dengan anggaran yang tersedia saat ini masih ada kantor di wilayah kerja masih sewa, penyelenggaraan instalasi karantina masih dikerjasamakan dengan pihak swasta di bawah supervisi Barantan," sambung Bambang.
Bambang mencontohkan misalnya dalam hal pengujian sampel, yang saat ini menurutnya masih harus dibawa ke Jakarta. Sehingga membutuhkan ongkos dan memakan waktu yang cukup lama.
"Jadi dalam dalam rangka badan karantina memberikan layanan prima bagi publik, tapi ini pun tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, karena dengan anggaran yang terbatas itu secara bertahap memperkuat itu," ujarnya.
(FRI)
