Dalam sistem tarif berbasis wilayah, pemerintah dapat menetapkan besaran tarif untuk satu atau beberapa ruas jalan tol berdasarkan lokasi. Sementara itu, sistem tarif berbasis waktu memungkinkan penetapan tarif untuk satu atau beberapa ruas berdasarkan waktu.
Dalam penerapannya, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besarnya keuntungan biaya operasi kendaraan, serta kelayakan investasi jalan tol.
Meski demikian, pemerintah belum merinci ruas-ruas yang akan menjadi prioritas penerapan integrasi tarif maupun skema besaran tarif yang nantinya diberlakukan.
Kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan, termasuk dampaknya terhadap pengguna jalan dan badan usaha pengelola tol, masih menunggu penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri PU.
(DESI ANGRIANI)