Iqbal Dwi Purnama
Dia mengaku hal ini sedang didiskusikan lebih jauh kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun kepada daerah dalam rangka memperbaiki iklim investasi di jalan tol. Mengingat adanya keterbatasan APBN sehingga ke depan pembangunan jalan tol cukup mengandalkan kontribusi badan usaha.
"Agak aneh memang, tapi mungkin kita harus perbaiki sama-samalah rencana investasi seperti ini, karena KPBU harus menarik dari sisi investasi, terutama dari sisi pengembalian seperti apa," kata Sony.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Subakti Syukur mengatakan kenaikan PBB sebesar 10 persen tidak sebanding dengan komponen kenaikan tarif tol 2 tahun sekali sebesar 2-3 persen mengikuti data inflasi.
Menurutnya, hal ini yang membuat minat investasi dari badan usaha menurun di sektor jalan tol. Sebab, beban pengeluarannya dianggap tidak sebanding dengan pendapatan atas pengenaan tarif di jalan tol.
"BUJT harus bayar PBB yang rata-rata kenaikannya di atas 10 persen per tahun, padahal inflasi sebagai dasar penyesuaian tarif tol hanya 2 sampai 3 persen per tahun," kata Subakti saat dihubungi IDX Channel.
(Febrina Ratna Iskana)
