Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Kebijakan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) yang telah menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax rupanya masih memantik polemik di sebagian kalangan masyarakat. Dari kalangan mahasiswa, misalnya, bahkan beredar kabar bakal menggelar demo penolakan kenaikan BBM, pada Senin (11/4/2022) mendatang.
Merespon rencana tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai bahwa agenda demonstrasi yang tengah disiapkan kalangan mahasiswa tersebut tidak berdasar. Justru, Piter menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga jual Pertamax sudah tepat untuk dilakukan.
"Mahasiswa Menurut Saya tidak memahami permasalahannya. Pemerintah tidak bisa disalahkan atas terjadinya kenaikan harga (Pertamax). Kalau (kenaikan) ini dipermasalahkan, apakah itu artinya mereka ingin mensubsidi orang kaya di Indonesia? ujar Piter, kepada media, Sabtu (9/4/2022).
Menurut Piter, ketidakpahaman mahasiswa tersebut salah satunya terlihat dari statement bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Statement tersebut dalam pandangan Piter tidak lebih dari klaim sepihak yang tidak didukung dengan data, indikator dan argumentasi dan yang kuat.
"Indikator apa yang jadi ukuran untuk klaim tidak baik-baik saja itu? Kalau indikatornya soal kenaikan harga, semua negara juga mengalami hal yang sama. Lalu siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi tidak baik-baik saja itu? Pemerintah? Padahal kita tahu background alasan harga (Pertamax) naik itu karena menyesuaikan harga dunia. Artinya faktor eksternal. Lalu mereka mau salahkan siapa? ungkap Piter.
Tak hanya tidak memahami permasalahan, menurut Piter, mahasiswa juga tidak memiliki tujuan yang jelas dari demonstrasi yang bakal digelar. Misalnya saja menyampaikan solusi konkret atas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, bila memang kebijakan kenaikan harga Pertamax menurut mereka tidak boleh dilakukan.
"Kita tahu BBM Indonesia masih banyak impor. Dengan harga dunia naik dan harga domestik tidak boleh naik, artinya harus ada subsidi. Lalu siapa yang bayar subsidi ini? Kalau APBN, apakah masyarakat rela APBN kita dipakai untuk mensubsidi orang kaya? Apakah APBNnya juga sanggup? Jika itu menyebabkan defisit melebar, apakah kita siap utang negara meningkat?" papar Piter.
Karena tidak memiliki dasar pemikiran yang kuat dan tidak juga menawarkan solusi yang konkret, Piter menilai bahwa pemerintah maupun PT Pertamina (Persero) tidak perlu risau atas demonstrasi tersebut.
Justru, Piter menyarankan agar adanya demo tersebut dimaknai bahwa upaya komunikasi dan sosialisi kepada masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Banyak hal yang masih perlu diinformasikan dengan jelas, gamblang dan dengan penjelasan yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.
"Artinya pemerintah sangat perlu meningkatkan komunikasinya. Bagaimana pun, isu BBM dan kenaikan harga memang sering jadi isu politis. Jadi pemerintah perlu cerdas dalam menghadapi hal ini," tegas Piter. (TSA)
